Tampilkan postingan dengan label ASP. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ASP. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 14 April 2012

AKUNTANSI MANAJEMEN PEMERINTAHAN


A.     PENDAHULUAN
Peran utama akuntansi manajemen sektor publik (Pemerintahan) adalah menyediakan informasi akuntansi yang digunakan oleh manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi–fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Fungsi manajemen seperti perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengendalian tidak dapat dilakukan tanpa informasi yang memadai. Informasi dalam sebuah organisasi merupakan perekat yang mengikat fungsi–fungsi manajemen dalam sebuah sistem sehingga memungkinkan organisasi bertindak koheren dan harmonis antar berbagai fungsi.
Definisi akuntansi manajemen menurut Institute of Management Accountants (1981) adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, penginterpretasian, dan pengkomunikasian informasi yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel. Sedangkan menurut Chartered Institute of Management Accountants mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan pengidentifikasian, penyajian, dan penginterpretasian informasi yang digunakan untuk perumusan strategi, perencanaan dan pengendalian aktivitas, pengambilan keputusan, pengoptimalan penggunaan sumber daya, pengungkapan kepada stakeholders, pihak luar organisasi dan karyawan, serta perlindungan aset.
Akuntansi manajemen sektor publik berbeda dengan akuntansi keuangan. Perbedaannya adalah akuntansi manajemen sektor publik terkait dengan pemberian informasi kepada pihak intern organisasi dan cenderung memberikan laporan yang sifatnya prospektif untuk perencanaan di masa yang akan datang sedangkan akuntansi keuangan terkait dengan pelaporan dan pengkomunikasian informasi kepada pihak eksternal organisasi dan memberikan laporan bersifat historis dan retrospektif tentang laporan kinerja masa lalu.

B.       AKUNTANSI SEBAGAI ALAT PERENCANAAN ORGANISASI
Akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk menfasilitasi perencanaan karena perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Informasi akuntannsi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:
·        Informasi sifatnya rutin ataukah ad hoc;
·        Informasi kuantitatif atau kualitatif;
·        Informasi disampaikan melalui saluran formal ataukah informal.

C.       AKUNTANSI SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN ORGANISASI
Alat pengendalian organisasi bisnis lebih bertumpu pada mekanisme negosiasi (negotiated bargain). Alat pengendalian sektor publik berupa peraturan birokrasi. Fungsi utama informasi akuntansi adalah sebagai alat pengendalian baik sebagai pengendalian keuangan maupun pengendalian organisasi.


D.       PROSES PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN MANAJERIAL ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Perencanaan  dan pengendalian sebaiknya dipertimbangkan secara bersama-sama. Jones and Pendeblury (1996) membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi lima tahap, yaitu:
1.      Perencanaan tujuan dan sasaran;
2.      Perencanaan operasional;
3.      Penganggaran;
4.      Pengendalian dan pengukuran; dan
5.      Pelaporan, analisis, dan umpan balik.

E. PERAN AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
Peran utama akuntansi manajemen adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk perencanaan dan pengendalian organisasi. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi :
1.      Perencanaan Strategik
Akuntansi manajemen memberikan informasi untuk menentukan biaya program dan biaya aktivitas. Kemudian juga dihadapkan pada permasalahan efisiansi biaya, kualitas produk dan pelayanan.
2.      Pemberian Informasi
Biaya dalam organisasi sektor publik dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu biaya input, biaya output, dan biaya proses. Sedangkan dalam penentuan biaya meliputi lima aktivitas diantaranya:
a.       Cost finding
b.      Cost recording
c.       Cost analyzing
d.      Strategik cost management
e.       Cost reporting.
3.      Penilaian Investasi
Akuntansi manajemen dibutuhkan untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan financial, penilaian investasi disektor publik lebih rumit dibandingkan dengan sektor swasta. Organisasi ini dalam penilaian investasi dilakukan dengan dua cara yaitu :
a.       Cost benefit analysis
b.      Cost effectiveness analysis
4.      Penganggaran
Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif.
5.      Penentuan Biaya Pelayanan dan Penentuan Tarif Pelayanan
Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan biaya, tarif dan subsidi bagi pelayanan publik. Penentuan biaya dan penentuan tarif tersebut merupakan satu rangkaian yang keduanya sama-sama membutuhkan informasi akuntansi.
6.      Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
(Bastian, Indra,2006, Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar, Jakarta, Erlangga).

Penganggaran Sektor Publik


Dalam suatu manajemen organisasi anggaran menjadi penting karena anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Anggaran menurut GASB adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Jenis anggaran sektor publik :
a.       Anggaran Negara dan Daerah APBN/APBD.
b.      Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yaitu anggaran usaha setiap BUMN/BUMD serta badan hukum publik atau gabungan publik swasta.
Proses penyusunan anggaran sektor publik disesuaikan dengan UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan UU Sistem Perencanaan Pembangunan.
Fungsi anggaran sektor publik adalah hasil akhir penyusunan rencana kerja, cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang, alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja, alat pengendalian unit kerja, alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visis organisasi, instrument politik, instrument kebijkan fiskal.
Identifikasi Kebutuhan Anggaran
Sebagai alat perencanaan
Anggaran digunakan sebagai alat untuk menetapkan kehendak pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan jalan memanfaatkan sumber daya dan dana untuk mendukung kegiatan pembangunan jangka panjang dalam bentuk anggaran tahunan.
Sebagai alat pengendalian
Anggaran digunakan sebagai alat pengendalian yang efektif sehingga harus dilakukan secara melekat dalam tubuh organisasi atas berlangsungnya pelaksanaan kegiatan.
Sebagai alat evaluasi
Kinerja setiap pelaksanaan kegiatan dapat diukur dan dievaluasi secara periodik maupun incidental yaitu :
1)     Apakah sudah sesuai dengan rencana kegiatan anggaran
2)     Apakah tidak menyimpang dari peraturan perundang – undangan
3)     Apakah sudah dilaksanakan secara efisisen dan efektif
Gambaran posisi dan dampak pengaruh berbagai system terhadap anggaran sektor publik :
Aspek Anggaran
Disiplin
Area Pembahasan
Pengendalian akuntabilitas
Administrasi Publik
Deskripsi pekerjaan administrasi pada tahap siklus anggaran di Departemen Keuangan dan BPK
Politik
Hubungan aantara legislative dan pemerintah, proses politik dalam menentukan alokasi sumber daya dan konflik
Akuntansi
Audit efisiensi akuntansi manajemen.
Pengendalian efisisensi
Ekonomi
Efisien dalam alokasi, fungsi produksi dan distribusi
Akuntansi
Pengukuran biaya
Administrasi publik
Aspek normatif dalam sistem manajemen modern, sentralisasi dan desentralisasi
Politik
Batasan organisasi pemerintah,batasan pengeluaran,privatisasi
Pengendalian Ekonomi
Ekonomi
Pendekatan kebijakan fiska, kerangka ekonomi dalam anggaran tahunan,pajak pengeluaran serta distribusi